Lembaga Investigasi Bereaksi Atas Pernyataan Luhut Soal Kritikan Pengamat Tanpa Informasi Akurat
JAKARTA – Lembaga riset Trust Indonesia bereaksi berhadapan dengan pernyataan Ketua Dewan Perekonomian Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang digunakan menuding banyaknya pengamat berbicara tanpa adanya data yang tersebut akurat.
Direktur Studi Trust Indonesia Ahmad Fadhli mengatakan, pihaknya justru siap menyampaikan data statistik apabila Luhut menginginkan data yang mana merekam pendapat masyarakat terkait kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Sebagai lembaga riset, Trust Indonesia memiliki segudang data untuk memenuhi keinginan Pak Luhut. Kita justru mengantisipasi waktu Pak Luhut untuk mendengarkan kritik rakyat lalu Trust Indonesia berhadapan dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Pak Luhut siapkan sekadar waktunya, Trust Indonesia siap meladeni permintaan Pak Luhut tentang data,” ujar Fadhli, Selasa (1/4/2025).
Mantan aktivis pelajar ini justru memohon Luhut bukan bersikap reaksioner berhadapan dengan kritik yang dilontarkan berbagai pihak. Kritik justru sangat penting untuk membantu pemerintahan yang tersebut berjalan sekarang untuk menemukan komposisi kebijakan yang digunakan tepat serta baik bagi publik.
“Kami justru meninjau Pak Luhut yang digunakan seharusnya melakukan introspeksi. Mengapa beliau sangat reaksioner terhadap kritik yang digunakan disampaikan publik. Bukankah kritik adalah prasyarat demokrasi dan juga bermanfaat bagi kebijakan masyarakat yang tersebut tepat sasaran,” kata Fadhli.
Survei Trust Indonesia juga merekam ketidakpuasan juga ketidaksetujuan para pakar terhadap banyak isu-isu nasional. Isu yang dimaksud seperti 75,5 persen para pakar tidak ada setuju dengan Revisi UU TNI yang mana menempatkan Kementerian/Lembaga dapat diisi anggota TNI aktif, 77,2 persen para pakar menilai inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan tepat sasaran, juga 80,7 persen para pakar menyampaikan alokasi anggaran hasil efisiensi tak tepat sasaran.
“Ketidakpuasan rakyat yang dimaksud juga ditunjukkan pada acara unggulan seperti MBG, efisiensi anggaran, kemudian Revisi UU TNI. Level ketidaksetujuan juga keraguan responden yang dimaksud tinggi menunjukkan bahwa program-program yang dimaksud ke depan harus mendapat evaluasi serta pengawasan komprehensif,” ungkap Fadhli.
