Ibukota – Kementerian Wisata mengaku sedang mempelajari tren wisata yang sekarang ini terpantau bergeser dari kuantitas menjadi kualitas untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata.
“Sekarang kita dibebankan dengan devisa yang lebih besar tinggi, spending (pengeluaran) wisatawan juga harus tambahan tinggi. Ketika saya melihat, saat spending, itu berarti penduduk harus mengeluarkan lebih. Kalau mengeluarkan lebih, berarti harus ada barang yang mana beliau beli,” kata Deputi Lingkup Industri kemudian Penanaman Modal Kemenpar Rizki Handayani Mustafa di Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI, dalam Bogor, Selasa.
Rizki mengatakan sektor pariwisata diperlukan mengikuti tren untuk mencari potensi atau bursa baru yang mana dapat menyebabkan wisatawan mau mengeluarkan dana lebih banyak untuk tinggal kemudian menikmati pengalaman berwisata di dalam Indonesia.
Terkait hal ini, Kementerian Wisata menyadari bahwa terdapat sebagian bursa yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Misalnya seperti wisata kuliner (gastronomi), wisata bahari (marine) juga wisata kebugaran (wellness tourism).
Adapun hal-hal yang dimaksud dapat dikembangkan di dalam dalamnya seperti pengembangan marina lalu boating hingga bidang kapal yacht yang dimaksud sedang tumbuh di kawasan Asia.
“Ini yang mana kita sedang dorong untuk juga kita kembangkan, masih berbagai regulasi yang tumpang tindih,” ujar dia.
Pihak Kementerian Perjalanan juga mulai mempertimbangkan adanya wisata berbasis ilmu pengetahuan atau edutrip, yang mana fokus pada minat-minat tertentu. Contohnya wisata terkait arsitektur Indonesi atau kain tradisional Nusantara (wastra).
“Ini yang mana dapat kita dapatkan market baru, pada luar market-market yang tersebut ada. Mungkin itu niche, tapi ini ada, juga beliau mampu spending lebih tinggi banyak,” ucap Rizki.
Dengan banyaknya sasaran baru tersebut, menurutnya amat penting bagi pemerintah maupun asosiasi untuk menciptakan paket-paket yang tersebut dapat menunjang pengalaman wisatawan berwisata.
Sementara strategi yang berhubungan dengan pariwisata dalam bulan Ramadhan, Rizki menyoroti adanya potensi bagi pengelola hotel untuk menggaet lebih tinggi berbagai tamu melalui konsep hotel itikaf di dalam pada waktu negara sedang menurunkan pengeluarannya untuk belanja.
“Saya pernah ada pengalaman di dalam Sahid Hotel, bikin acara itikaf. Jadi mulai dari mengungkap puasa sampai malam, menginap kita pada sana. Ada yang nginap pada hotel, ada yang di ballroom-nya saja, jadi itu ada spending,” ujar Rizki.
Dengan demikian, Rizki berharap baik pihak asosiasi maupun stakeholder terkait dapat bersama-sama mencari celah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sisi pariwisata, diantaranya menentukan sasaran juga paket wisata, model item atau prasarana apa semata yang dimaksud harus disusun juga disediakan.
Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) di Pelaksanaan APBN 2025, pemerintah berusaha mencapai efisiensi sebesar Mata Uang Rupiah 306 triliun.
Surat menteri itu diterbitkan sebagai aktivitas lanjut dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang ditujukan terhadap seluruh gubernur, bupati sampai walikota. Adapun beberapa hal yang tersebut diminta untuk dibatasi yakni belanja untuk kegiatan yang tersebut seremonial, publikasi hingga seminar atau Focus Group Discussion (FGD).
Di dalamnya disebutkan bahwa penghematan anggaran bagi K/L ditujukan untuk melakukan penghematan Anggaran Pendapatan lalu Belanja Negara (APBN) dengan memotong beberapa pos anggaran ke K/L.
Artikel ini disadur dari Kemenpar pelajari tren wisata untuk tingkatkan pendapatan negara
