JAKARTA – Krisis pangan melanda negara tetangga, termasuk Jepang, Malaysia, hingga Filipina. Dilaporkan pemerintah Jepun untuk pertama kalinya pada sejarah, melegakan 210.000 ton beras dari cadangan darurat satu jt ton akibat lonjakan nilai ekstrem.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian ( Mentan ) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa Indonesia sampai pada waktu ini masih pada status aman. Kendati demikian, meskipun stabilitas ini patut disyukuri, menurutnya Indonesia tidaklah boleh begitu belaka berpuas diri.
Mentan Amran menekankan perlunya Indonesia mempercepat swasembada beras sekaligus menguatkan cadangan pangan nasional. Amran menilai kejadian darurat pangan di dalam negara tetangga menjadi alarm bagi Indonesia untuk bertindak menjaga ketahanan pangan.
“Kenaikan nilai tukar beras pada Negeri Matahari Terbit mencapai 82% di setahun, dari ¥2.023/kg (Rp215.423) menjadi ¥3.688/kg (Rp393.000). Ini adalah dampak segera dari gelombang panas ekstrem yang merusak produksi juga mengganggu distribusi. Kondisi ini bisa saja terjadi di tempat mana cuma jikalau negara tak miliki cadangan pangan yang dimaksud memadai,” ujar Mentan Amran, hari terakhir pekan (21/2/2025).
“Negara yang tersebut bergantung pada impor beras seperti Filipina dan juga Tanah Melayu sangat rentan ketika pasokan global terganggu. Ini adalah menjadi pelajaran berharga bahwa ketergantungan pada impor bukanlah solusi jangka panjang. Indonesia harus menguatkan produksi pada negeri,” lanjutnya.
Mentan mengumumkan Indonesia sendiri pada menjaga stabilitas pasokan juga biaya beras terus melakukan penyerapan 3 jt ton beras dari petani dengan acuan HPP gabah Rp6.500/kg juga membeli beras Rp12.000/kg agar menjaga semangat petani untuk bertani.
“Ini langkah strategis. Dengan penyerapan massal, kita tiada hanya saja meyakinkan petani mendapatkan biaya yang digunakan layak, tapi juga meningkatkan kekuatan stok nasional guna menghadapi ketidakpastian global. Indonesia ketika ini pada kondisi pangan yang tersebut kuat,” paparnya.
Selain itu, Mentan Amran juga menggerakkan agar pihaknya terus mengupayakan sinergi dengan kementerian lain lalu pemerintah tempat untuk memverifikasi distribusi beras berjalan lancar kemudian minim kebocoran.
“Kami juga meminta publik memperkuat inisiatif cetak sawah baru juga peningkatan produktivitas melalui teknologi pertanian modern,” tambahnya.
