JAKARTA – otoritas Provinsi DKI Ibukota kembali mengimbau publik untuk memahami lalu memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Ketentuan ini sudah pernah diatur di Peraturan Daerah Provinsi DKI Ibukota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah kemudian Retribusi Daerah, yang merupakan aktivitas lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara otoritas Pusat dan juga Daerah.
Kepatuhan membayar PKB tidak belaka kewajiban administratif, tetapi juga bentuk kontribusi nyata terhadap perkembangan kota. Dana dari PKB digunakan untuk perbaikan infrastruktur, pengembangan layanan transportasi, juga peningkatan sarana masyarakat pada Jakarta.
“Pemerintah Provinsi DKI Ibukota Indonesia menghadirkan seluruh warga untuk membayar PKB tepat waktu demi terciptanya sistem pelayanan masyarakat yang tersebut tambahan baik kemudian pembangunan wilayah yang mana berkelanjutan,” ujar Kepala Pusat Angka lalu Berita Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, melalui pernyataannya, hari terakhir pekan (4/4/2025).
PKB merupakan pajak yang digunakan dikenakan menghadapi kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang tersebut terdaftar pada wilayah DKI Jakarta. PKB adalah pajak yang dibebankan terhadap setiap orang atau badan yang tersebut mempunyai atau menguasai kendaraan bermotor. Jenis kendaraan yang tersebut dikenakan pajak mencakup kendaraan darat kemudian air, kecuali jenis tertentu yang digunakan mendapatkan pengecualian.
Kendaraan yang tersebut Tidak Dikenakan PKB:
1. Kereta api
2. Kendaraan untuk kepentingan pertahanan serta keamanan negara
3. Kendaraan milik kedutaan besar, konsulat, atau lembaga internasional yang dimaksud memperoleh infrastruktur pembebasan pajak
4. Kendaraan berbasis energi terbarukan
5. Kendaraan milik produsen atau importir yang digunakan digunakan hanya sekali untuk pameran serta tidak untuk dijual
