JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menanggapi revisi Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia ( RUU TNI ) yang telah dilakukan disahkan menjadi UU. Pengesahaan RUU yang disebutkan melalui Rapat Paripurna DPR pada Kamis (20/3/2025).
Menurut Anies, RUU TNI yang tersebut baru disahkan memunculkan berbagai pertanyaan. Apakah benar-benar mengakibatkan perbaikan atau malah membuka ruang bagi tantangan baru. Menurutnya, UU semestinya bertujuan menjaga profesionalitas TNI juga kemurnian demokrasi.
“Kita semua ingin TNI yang dimaksud kuat, profesional, kemudian fokus pada tugas utamanya: menjaga pertahanan juga kesatuan negara. Jangan sampai revisi ini justru membebani TNI dengan tugas-tugas baru yang mana dapat mengalihkan dari fokus utamanya,” kata Anies pada cuitannya dalam X dikutip, Mingguan (23/3/2025).
Anies menyoroti salah satu yang tersebut menjadi perhatian masyarakat, yakni proses revisi UU TNI berjalan sangat cepat. Selain itu, rakyat sulit mengakses draf akhir RUU TNI dan juga minim forum diskusi sebagai bagian dari proses penyusunannya. “Kalau kebijakan dibuat terburu-buru, bagaimana menjamin hasilnya benar-benar baik bagi negara kemudian utamanya bagi TNI sendiri,” kata Anies.
Jika revisi ini bertujuan meningkatkan kekuatan TNI, kata Anies, maka semua elemen rakyat harus memverifikasi ada rambu-rambu hukum yang tersebut jelas. Apa mekanisme pengamannya? Bagaimana memverifikasi bahwa inovasi ini tidak ada akan menghadirkan dampak di area luar niat awal pembuat kebijakan?
Selanjutnya, apakah revisi menyelesaikan hambatan di area internal TNI? Salah satu tantangan besar di area TNI adalah meritokrasi di jenjang karier. Anies ingin tentara-tentara terbaik mendapat pemasaran sebab prestasi, tidak oleh sebab itu faktor non meritokratik.
“Kita semua ingin meninjau TNI yang digunakan makin profesional, kuat, juga dihormati, baik di dalam pada negeri maupun internasional. Seluruh rakyat mencintai TNI yang digunakan profesional serta berpihak pada rakyat. Maka justru akibat itu, kebijakan ini harus dikawal dengan hati-hati,” katanya.
Mantan Calon Presiden (Capres) 2024 mengutip pandangan Presiden Soekarno terkait TNI. Bung Karno melarang angkatan pertempuran masuk serta terlibat politik. Menurut Anies, Jenderal Soedirman meskipun tak setuju dengan kebijakan pemerintah, setiap saat mengupayakan kewenangan pemerintah yang sah dan juga berfokus pada penguatan kemampuan utama TNI.
