Beijing – Otoritas kejaksaan China berupaya menguatkan pengamanan bagi warga lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, lalu kelompok rentan lainnya di litigasi kepentingan umum, demikian ungkap lembaga kejaksaan tertinggi negara yang disebutkan pada Mulai Pekan (24/2).
Dalam sebuah konferensi pers, Kejaksaan Agung Rakyat (Supreme People's Procuratorate/SPP) China menyatakan pada 11 bulan pertama 2024, lembaga-lembaga kejaksaan dalam seluruh negara itu sudah menangani 3.318 persoalan hukum yang berkaitan dengan pemeliharaan lansia, penyandang disabilitas, lalu pekerja perempuan, migran juga pekerja jenis baru.
SPP menyatakan kejaksaan membidik beberapa hambatan sosial yang mana menonjol kemudian bidang-bidang utama yang mana sudah pernah melanggar kepentingan warga seperti diskriminasi ketenagakerjaan terhadap perempuan, lembaga perawatan lansia yang dimaksud tidaklah miliki izin, serta masalah-masalah terkait dana jaminan kerja bagi penyandang disabilitas.
Menurut SPP, proteksi hak kemudian kepentingan kelompok rentan telah dilakukan menjadi fokus utama di litigasi kepentingan umum di dalam China. Lebih dari 140.000 perkara litigasi kepentingan umum telah terjadi ditangani pada Januari hingga November tahun lalu.
Selain itu, SPP juga menambahkan bahwa di proses penanganan kasus-kasus yang menyangkut kepentingan umum, otoritas kejaksaan telah terjadi memprioritaskan masalah-masalah yang tersebut berkaitan dengan kegelisahan publik yang tersebut mendesak seperti pengamanan ekologi, keamanan obat lalu makanan, proteksi informasi pribadi.serta penipuan telekomunikasi.
SPP mencatat pada 11 bulan pertama tahun lalu, sebanyak 55.000 persoalan hukum pemeliharaan ekologi kemudian sumber daya telah terjadi diselesaikan. Sementara 23.000 perkara yang mana melibatkan keamanan obat juga makanan dan juga 4.848 persoalan hukum terkait pengamanan informasi pribadi sudah ditangani.
