Novel Baswedan Benarkan Hasto Pernah Cerita Jokowi Inisiator Revisi UU KPK

JAKARTA – Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan membenarkan pernah bertemu juga berbincang dengan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Hasto Kristiyanto terkait alasan revisi Undang-Undang (UU) KPK pada 2019. Dalam kesempatan itu, Hasto mengungkap dalang revisi UU KPK.
“Benar, saya bertemu ia (Hasto) dalam acara peluncuran serta orasi ilmiah Profesor Sulistyowati Irianto di tempat Universitas Indonesia,” kata Novel pada keterangannya untuk awak media, Hari Sabtu (22/2/2025).
Novel menceritakan ketika bertemu dengan Hasto, beliau secara langsung menanyakan mengapa melakukan pelemahan KPK dengan revisi UU lalu penyingkiran tokoh-tokoh penting KPK.
“Ketika bertemu tersebut, saya tanyakan terhadap yang mana bersangkutan mengapa melakukan pelemahan terhadap KPK dengan revisi UU lalu dilanjutkan dengan penyingkiran tokoh-tokoh penting KPK? Hingga KPK benar-benar lumpuh,” katanya.
Sepengetahuannya, kata Novel, Hasto adalah teman dekat mantan Ketua KPK Firli Bahuri yang tersebut merusak lembaga antirasuah itu. “Saya juga ungkapkan pengetahuan saya bahwa Hasto adalah teman dekat Firli Bahuri yang mana merusak KPK,” katanya.
Menurut Novel, ketika itu Hasto menjawab secara singkat pertanyaan singkat yang dimaksud mirip dengan pernyataannya yang beredar lewat video berdurasi 5 menit di unggahan akun YouTube koreksi_org dengan judul Nyanyian Hasto: Jokowi, Revisi UU KPK lalu Dana Rp3 Juta USD.
“Dan waktu itu secara singkat yang mana bersangkutan menjawab kurang lebih tinggi sebagaimana di rekaman tersebut. Tetapi oleh sebab itu situasi acara, maka semata-mata dapat bicara singkat saja,” kata Novel.
Sementara itu, pada video yang mana beredar itu Hasto menceritakan bahwa ia bertemu Novel Baswedan, Rocky Gerung, dan juga beberapa orang tokoh civil society lainnya pada Universitas Indonesia pada tanggal 7 Mei 2024. Dia pun mengungkapkan bahwa yang dimaksud memelopori revisi UU KPK yang tersebut mengkerdilkan KPK dalam pada upaya pemberantasan korupsi bukanlah PDI Perjuangan.






