JAKARTA – Mantan Koordinator Aksi Aceh Merdeka (GAM) Sayed Mustafa Usab membantu pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentang Tentara Nasional Indonesia ( RUU TNI ) menjadi undang-undang (UU). Dia heran apa yang tersebut diperdebatkan dari pengesahan RUU TNI.
Dia mengawasi cuma ada segelintir masyarakat, atau tokoh yang digunakan takut atau mendiskreditkan pengesahan RUU TNI tersebut. Sayed yakin, TNI yang digunakan ditempatkan pada lembaga atau kementerian sipil tiada menyebabkan gerbong masing-masing.
”Penempatan TNI pada lembaga sipil tentunya berdasarkan kemampuan juga kelayakan mereka. Kemarin saya dengar panja revisi RUU TNI memohonkan untuk anggota TNI bergerak yang digunakan menduduki jabatan sipil diminta mengundurkan diri dari jabatan TNI. Nah, itu kan bagus,” kata Sayed Mustafa, Mingguan (23/3/2025).
“Jadi kan tidaklah lagi kembali ke masa orde baru (orba). Karena tempat TNI sekarang ingin membantu bagaimana pemerintah ini dapat berjalan dengan baik,” kata Jebolan Akademi Militer Libya ini.
Dia mengatakan, sekalipun 16 lembaga atau kementerian sipil yang mana diajukan sebagai kedudukan yang tersebut dapat diduduki oleh TNI, langkah ada pada pemerintah. Berdasarkan pengalamannya pada militer, beliau mengawasi RUU TNI ini tidak ada lepas dari kewajiban TNI sebagai delegasi negara lalu mengayomi negara.
”Ini tidak dari TNI-nya, TNI belaka mengajukan saja. Diterima, lanjut, bukan diterima, kembali lagi. Menurut saya tempat-tempat yang mana merekan duduki, tidak tempat strategis juga yang dilemparkan di area luar daripada ranah teknik itu. Sifatnya hanya sekali membantu kekuatan pemerintah untuk menyelesaikan masalah,” imbuhnya.
Dia mengungkapkan, Aceh tidaklah terpengaruh dengan isu bangkitnya Dwi Fungsi ABRI pasca RUU TNI itu disahkan DPR. Menurutnya, TNI adalah warga negara Indonesia yang berhak menduduki lembaga sipil padahal ada aturan-aturan yang digunakan sudah ada ada.
Dia juga mengaku tak terpengaruh dengan hal-hal yang mana mendiskreditkan upaya pemerintah di memajukan sebuah negara melalui aturan-aturan yang digunakan ditentukan. “Sayalah orang yang digunakan memformulasi damai antara GAM juga pemerintah Indonesia. Saya di tempat pihak GAM pihak penguasa waktu itu Bapak Jusuf Kalla,” katanya.
“Pemikiran pemberontakan seperti dulu telah tamat. Cuman apa yang mana kita mau itu adalah kesejahteraan yang dimaksud serupa di area Aceh dengan dalam Papua, dengan di area Ambon, pada mana-mana, dalam Nusa, semua orang itu minta kesejahteraan. Tidak ada manusia yang minta kesusahan,” tambahnya.
Dia pun menyoroti adanya upaya segelintir elemen yang digunakan menganggap RUU TNI adalah sebuah blunder. Sayed berpendapat, pengesahan RUU TNI oleh sebab itu sesuai dengan keinginan dan juga sesuai dengan perkembangan pemerintah pada waktu ini.
”Jadi kalau kita tarik lagi ke belakang misalnya takut terjadi lagi dwi fungsi. Dulu waktu dwi fungsi pun, bagi saya tidak ada masalah. Masuk masa orde lama, tidak ada masalah. Malah dulu tambahan ketat. Komunitas itu lebih banyak akur. Tidak seperti sekarang,” jelasnya.
“Kalau sekarang kan sudah ada katakanlah reformasi ya, reformasi ini itu mirip pak. Komunitas bebas memang, tapi hancur-hancuran. Kita lihat dalam mana-mana. Ya kan? Di mana-mana keberadaan kita ini semakin berat,” sambungnya.
Dia melanjutkan, tak ada yang dimaksud salah dengan disahkannya RUU TNI. Hal itu menurut Sayed sebuah keharusan bagi semua pihak. Pro dan juga kontra dianggapnya hal yang wajar.
”Harusnya protesnya waktu jalan. Ya kan? Ya kan kita belum berangkat serta bilang itu ada bahaya. Karena kita belum tahu bahaya apa tidak. Mengingatkan itu boleh tapi jangan berlingar gitu,” kata Sayed.
Sayed berharap semua pihak menjaga situasi kondusif. Tidak ada lagi yang digunakan menghasilkan onar di dalam masyarakat. Dia juga mengecam beberapa tokoh yang digunakan mencoba menggiring opini seolah ada bahaya di dalam balik disahkannya RUU TNI.
Dia juga menghadirkan semuah pihak membantu upaya-upaya pemerintah untuk mewujudkan sebuah kemandirian bangsa dengan acara yang disampaikan pemerintah sekarang. “Mari kita pikirkan bagaimana negara ini yang tersebut sedang apa namanya susah. Kita bantu-bantu porsi kita masing-masing,” kata dia.
“Jadi jangan lagi kita grogoti aturan yang tersebut sudah ada ada itu. Kalau nanti apa namanya pada perjalanan itu ada semacam yang tersebut tiada suka, nanti bisa saja di-review kembali ke lembaga terkait. Kan ke sana ujungnya. Jadi enggak usah lagi gembar-gembor memprovokasi sehingga negara lagi susah ini tambah sakit,” pungkasnya.
