JAKARTA – Anggota Komisi I DPR Gavriel Novanto mengungkapkan, salah satu aspek utama di revisi UU TNI adalah penegasan batasan yang mana lebih besar rigid terhadap peran TNI di area luar tugas-tugas pertahanan. Hal itu penting agar tidaklah terjadi tumpang tindih kewenangan kemudian meningkatkan kekuatan profesionalisme TNI.
“Revisi ini untuk menegaskan bahwa prajurit berpartisipasi hanya sekali dapat menduduki jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan yang tersebut ditetapkan, sehingga tidak ada terjadi tumpang tindih kewenangan dengan instansi lain,” kata Gavriel, Kamis (13/03/2025).
Mengenai perasaan khawatir kembalinya dwifungsi TNI sebagai akibat revisi UU TNI, Gavriel menjelaskan, DPR masih berazam menjunjung tinggi supremasi sipil. Menurut Gavriel, revisi UU TNI ini justru hendak mengatur batasan yang mana jelas mengenai kedudukan juga tugas-tugas pokok TNI, termasuk kementerian atau lembaga apa belaka yang dimaksud boleh diisi oleh prajurit aktif.
“Sebenarnya semata-mata perluasan saja. Penambahannya pun sangat terbatas, belaka ditambah 5, oleh sebab itu UU TNI yang digunakan berlaku pada waktu ini telah mengatur ada 10 lembaga sipil yang boleh diisi oleh prajurit aktif,” jelas Gavriel.
Selain itu, kata Gavriel, revisi UU TNI juga akan menyesuaikan batas usia pensiun prajurit yang diatur berdasarkan kepangkatan masing-masing. Pendekatan ini diadakan untuk menghindari stagnasi pada sistem kepemimpinan, dan juga memperlancar proses regenerasi pada tubuh TNI.
Menurut Gavriel, penyesuaian usia pensiun ini juga perlu dilaksanakan untuk mencerminkan penghargaan berhadapan dengan pengabdian prajurit di menjaga kedaulatan negara.
“Jika batas usia pensiun diseragamkan untuk semua tingkatan, justru akan menghambat dinamika organisasi serta pembinaan karier prajurit, juga sanggup membebani keuangan negara,” ujar Gavriel.
Gavriel berharap revisi UU TNI ini dapat diterima oleh penduduk luas sebab bertujuan untuk menguatkan profesionalisme TNI, menyesuaikan dengan permintaan pertahanan modern, dan juga menegaskan keberlanjutan kepemimpinan yang mana efektif pada institusi TNI.
