DKI Jakarta – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Negara Indonesia (KemenP2MI) resmi bekerja sejenis dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk memulai pembangunan sistem tata kelola pekerja migran Nusantara yang digunakan lebih lanjut baik.
“Kami ingin memulai pembangunan sistem yang lebih besar baik di konteks sistem tata kelola pekerja migran Nusantara dalam kementerian ini,” ujar Menteri P2MI Abdul Kadir Karding ketika melakukan penandatanganan MoU dalam kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, di siaran pers KemenP2MI pada Rabu.
Karding menjelaskan bahwa nantinya PP Muhammadiyah akan berperan penting di proteksi lalu pemberdayaan pekerja migran Tanah Air dengan memberikan pendampingan sejak pada pelatihan pada konteks psikologis lalu pemahaman keagamaan.
Selain itu, berbagai anak-anak pekerja migran yang mana mempunyai akses terbatas melawan pendidikan, serta Menteri Karding menggerakkan PP Muhammadiyah untuk membantu di hal tersebut.
Karding juga meminta-minta PP Muhammadiyah untuk membantu purna-pekerja migran Indonesia di hal wirausaha.
“Bahwa merekan kembali ini terpencil lebih banyak baik daripada sebelum ia bekerja, artinya pendampingan wirausaha, pendampingan manajemen, pendampingan psikologis,” kata Karding.
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan pihaknya terus-menerus ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa.
“Selalu ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa lalu negara secara spesifik merintis langkah-langkah pemberdayaan rakyat khususnya untuk pekerja migran Indonesia,” kata Ketum Haedar Nashir.
Kami ambil tentu dari hulunya lewat sosialisasi, kemudian pembekalan pengetahuan, keterampilan sekaligus juga hal-hal yang tersebut dipandang penting bagi calon-calon pekerja migran, tambahnya.
Selain MoU, dijalankan juga penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Dirjen Pemberdayaan KemenP2MI Muh. Fachri dengan Ketua Majelis Pemberdayaan Warga PP Muhammadiyah Nurul Yamin.
Artikel ini disadur dari KemenP2MI sinergi dengan PP Muhammadiyah bangun sistem tata kelola PMI
