Faktanya, di area lapangan, jumlah keseluruhan angkutan kota (angkot) lalu AKDP semakin tiada terkendali, sehingga kerap terjadi persinggungan rute yang menyebabkan kemacetan dalam beberapa titik di tempat pusat Daerah Perkotaan Bogor
Kota Bogor – Wali Pusat Kota Bogor Jawa Barat Dedia A Rachim mengusulkan terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mulai memberlakukan moratorium izin angkutan antar-kota di provinsi (AKDP) demi membenahi transportasi kota hujan itu.
Dedie di dalam sela aktivitasnya menjalani retret kepala wilayah di dalam Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, mengatakan, usulan yang dimaksud menjawab permintaan Dedi Mulyadi yang tersebut menginginkan Pusat Kota Bogor terbebas dari kemacetan.
Menurut Dedie, usulan ini pun pernah disampaikan untuk eksekutif Provinsi Jawa Barat akibat izin operasional AKDP merupakan kewenangan Pemprov Jabar.
"Faktanya, pada lapangan, jumlah agregat angkutan kota (angkot) serta AKDP semakin tiada terkendali, sehingga rutin terjadi persinggungan rute yang dimaksud menyebabkan kemacetan di area beberapa titik pada pusat Pusat Kota Bogor," ungkap Dedie.
Ia menambahkan, Pemkot Bogor hingga pada saat ini tetap saja melanjutkan kebijakan penataan angkutan umum melalui inisiatif rerouting, konversi, kemudian reduksi angkot yang dimaksud dinilai cukup berhasil pada mengempiskan kepadatan lalu lintas di area beberapa orang wilayah.
Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Pusat Kota Bogor Marse Hendra Saputra menjelaskan, kegiatan penataan angkot terus dijalankan melalui tiga strategi utama, yakni reduksi, konversi, juga rerouting.
"Kami menyadari ada kendala terkait AKDP, oleh sebab itu kewenangannya berada di area tangan Pemprov. Oleh akibat itu, kami akan kembali bersurat terhadap Provinsi agar mampu bersama-sama melakukan penataan terhadap angkutan AKDP," ujar Marse.
Selain itu, Marse menambahkan bahwa pihaknya juga akan melakukan evaluasi terhadap titik-titik rawan kemacetan di dalam Perkotaan Bogor.
Dengan langkah ini, diharapkan permasalahan kemacetan dapat semakin teratasi lalu mobilitas penduduk menjadi lebih tinggi lancar.
Pemkot Bogor terus berazam untuk mencari solusi terbaik guna menurunkan kepadatan lalu lintas, baik melalui regulasi, penataan trayek, maupun sinergi dengan pemerintah provinsi.
