SURABAYA – Menjelang peresmian Danantara pada 24 Februari 2025, super holding BUMN ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan juga daya saing perekonomian nasional, mirip dengan model Temasek Holdings di tempat Singapura. Danantara akan datang menjalankan aset tujuh BUMN besar dengan nilai total Rp14.715 triliun.
Pengamat Hukum serta Pembangunan, Hardjuno Wiwoho mengingatkan, prospek risiko yang mana bisa jadi muncul, khususnya jikalau meninjau pengalaman buruk skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI ) pada krisis dunia usaha 1998.
Meskipun pembentukan Danantara menghadirkan harapan baru bagi pengelolaan aset negara, namun pengalaman traumatis BLBI menunjukkan bahwa pengawasan ketat harus menjadi prioritas utama.
“Dalam perkara BLBI, kita mengamati bagaimana dana negara dapat disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan dan juga intervensi kebijakan pemerintah yang digunakan kuat. Jika Danantara tidak ada dikelola dengan transparansi juga akuntabilitas tinggi, ada risiko skenario sejenis terjadi,” ujar Hardjuno dalam Surabaya, Kamis (20/2/2025).
Dalam skema BLBI, pemerintah mengucurkan Rp144,5 triliun untuk menyelamatkan bank-bank yang dimaksud terdampak krisis. Sayangnya, dana yang disebutkan berbagai yang mana tak kembali ke negara akibat penyalahgunaan oleh bankir kemudian konglomerat yang mana mempunyai hubungan dengan elite politik.
Hardjuno menilai bahwa skenario sejenis dapat terjadi pada Danantara apabila tiada ada mekanisme yang dimaksud jelas pada pengelolaan lalu pelaporan keuangan holding tersebut. Hardjuno mencontohkan, bahwa model Temasek Holdings di dalam Singapura dan juga Khazanah di area Negara Malaysia menunjukkan bagaimana pengelolaan aset negara yang mana transparan dan juga independen dapat menyokong perekonomian nasional.
Namun Ia juga mengingatkan bahwa pengalaman Malaya dengan 1MDB menjadi contoh bagaimana kesalahan di tata kelola dapat berujung pada skandal keuangan berskala besar. “Kasus 1MDB menjadi pelajaran bahwa apabila ada intervensi kebijakan pemerintah juga kurangnya pengawasan, holding pembangunan ekonomi negara justru sanggup menjadi beban sektor ekonomi yang tersebut berlarut-larut,” tambahnya.
Selain tantangan tata kelola, kebijakan efisiensi yang mana diterapkan untuk membiayai acara seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mendapat sorotan. Menurut Hardjuno, jikalau efisiensi ini dilaksanakan dengan memangkas anggaran sektor lain, kesejahteraan rakyat di area luar penerima khasiat MBG bisa jadi terancam.
“Perlu kajian lebih banyak di terkait dampak pemangkasan anggaran terhadap sektor kesehatan, pendidikan, juga infrastruktur. Jangan sampai demi satu kegiatan unggulan, sektor lain justru dikorbankan,” ujarnya.
