JAKARTA – Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri menegaskan, dirinya tetap saja bertanggung jawab berhadapan dengan situasi yang tersebut terjadi di tempat perusahaan, meskipun perkara yang dimaksud mencuat pada waktu ini terjadi sebelum ia menjabat. Sebagai pemimpin yang digunakan diberi amanah, ia mengutamakan langkah evaluatif lalu perbaikan internal agar kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina dapat dipulihkan.
Untuk diketahui, Kejaksaan Agung mengungkap adanya praktik manipulasi komposisi BBM dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ilegal pada periode 2018-2023. Sementara, Simon baru mendapatkan mandat sebagai Dirut Pertamina pada tanggal 4 November 2024.
Meski begitu, Simon menegaskan, sebagai pimpinan, tanggung jawab tetap saja ada dalam pundaknya. Oleh lantaran itu, beliau bersatu jajaran direksi lainnya mengambil langkah proaktif untuk menata ulang tata kelola perusahaan serta menjamin kejadian mirip bukan terulang ‘kembali’.
“Walaupun kejadian ini terjadi sebelum era saya bergabung, namun sebagai pimpinan yang diberi amanah pada waktu ini, ini adalah tanggung jawab saya juga,” kata Dirut Pertamina , pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di tempat Gedung DPR, Senayan, Selasa (11/3/2025).
“Saya hadir untuk memohon maaf untuk seluruh rakyat Indonesia berhadapan dengan kejadian yang telah dilakukan mengakibatkan kegaduhan dalam masyarakat. Kami memohon kesempatan untuk bekerja keras agar dapat kembali mendapatkan kepercayaan lalu kebanggaan dari masyarakat,” tambah Simon.
Dia mengungkapkan, pada awal pengungkapan perkara oleh Kejaksaan Agung, dirinya memilih untuk tidaklah dengan segera tampil ke rakyat guna menghindari kesan defensif. Keputusan yang dimaksud diambil agar tiada memperkeruh suasana juga memberi kesempatan bagi Pertamina untuk melakukan introspeksi dan juga evaluasi internal.
“Kami sangat memperkuat proses penegakan hukum yang tersebut diadakan oleh Kejaksaan Agung. Kami menghormati fakta hukum yang digunakan ditemukan lalu memberikan ruang untuk aparat penegak hukum untuk bekerja secara independen,” ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya perbaikan, Pertamina telah dilakukan membentuk crisis center yang bertugas mengintegrasikan informasi, mengoordinasikan lintas fungsi, juga memantau kemungkinan risiko usaha dan juga operasional. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi lalu efektivitas di menangani berbagai tantangan pada masa depan.
Dukungan dari berbagai pihak, termasuk Komisi VI DPR RI, juga menjadi faktor penting pada meyakinkan keberlanjutan Pertamina sebagai aset strategis bangsa. Simon menegaskan bahwa penting untuk memisahkan proses hukum yang mana sedang berlangsung dari eksistensi Pertamina sebagai institusi vital yang tersebut menopang perekonomian nasional.
- Dirut Pertamina Cek Langsung Standard BBM dalam SPBU, Gandeng Lembaga Independen
- Pulihkan Kepercayaan Masyarakat, Ini adalah yang Akan Dilakukan Pertamina
